Revision of Legislation Regarding the Accountability of Notaries for Documents Executed Beyond the Office Premises to Ensure Fair and Certain Legal Provision
Keywords:
certainty in legal transactions, notary accountability, legislative reform, jurisdictional boundaries, legal certaintyAbstract
Paragraph (1) of Law No. 2 of 2014, modified by Law No. 30 of 2004, stipulates that Notaries are forbidden from reciting documents beyond their designated jurisdiction. An issue arises where Notaries who have indeed recited deeds outside their scope of work have not faced repercussions in accordance with the pertinent legal framework. The methodology employed in this research is that of normative jurisprudence, involving an examination of secondary data sources, particularly primary legal documents such as statutory provisions, and secondary legal sources like books, articles, or journals. The theoretical framework utilized is that of equitable law certainty. Findings reveal a consistent failure to penalize Notaries who have transgressed by reciting deeds outside their designated area, despite clear violations of regulations outlined in the UUJN. In judicial rulings, authentic deeds recited by Notaries beyond their jurisdiction remain valid, highlighting the inadequacy of existing enforcement mechanisms. Drawing a comparison with the regulations governing Notaries in the Netherlands, it is evident that revisions to Article 17 (1) and (2), Article 19 paragraph (2), and Article 9 (1) letter d of the Law of Judgment are imperative to ensure the establishment of a fair and certain legal system as mandated by Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. Such reforms are essential to empower legal authorities in executing their duties effectively, serving the interests of justice seekers, and eliminating any ambiguity surrounding the recitation of deeds by Notaries beyond their jurisdiction.
Downloads
References
Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.” Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1 (Januari 2017).
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.
________. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2017.
AK, Syahmin. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2016.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
HS, Salim. Hukum Kontrak, Teori & Praktik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-14. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212).
________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
Kansil, C.S.T. Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata, Cetakan ke-2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Marbun, B.N. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Cetakan Ke-1. Jakarta: Puspa Swara, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 14. Jakarta: Prenada Media, 2019.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan, Cetakan ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Pramono, Deddy. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3 (Desember 2015).
Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: Utomo, 2004.
R., Ridwan H. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum. Bandung: Remadja Zarya, 1988.
Sesung, Rusdianto et. al. Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris. Surabaya: RA De Rozarie, 2017.
Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Ke-1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
________. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Soesanto, R. “Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil (Notaris Sementara).” Dalam Rusidanto Sesung et. al. Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris. Surabaya: R A De Rozarie, 2017.
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
Subekti. Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Tobing, G.H.S. Lumbun. “Peraturan Jabatan Notaris.” Dalam Rusidanto Sesung et. al. Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris. Surabaya: RA De Rozarie, 2017.
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2024 Muhammad Idris Assaf, Adi Sulistiyono, Endang Pandamdari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
